Dewan Provinsi Tanyakan Dasar Launching Kartu Bengkulu Sejahtera

ADVERTORIAL40 Dilihat

Bengkulu, jejakkeadilan.com- DPRD Provinsi Bengkulu pertanyakan dasar peluncuran Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersamaan dengan kunjungan kerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah mengatakan, program KBS adalah program yang tidak pernah dianggarkan di DPRD Provinsi Bengkulu. Bahkan untuk pembahasan program KBS pun belum pernah masuk di komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.

“Kita minta untuk Gubernur untuk tidak melakukan penipuan publik. Kalau tidak pernah dilakukan pembahasan di DPRD jangan pernah lakukan launching-launching atau program-program yang tidak pernah di programkan di DPRD Provinsi Bengkulu ataupun program yang diluar APBD,” kata Usin , Senin (15/3).

Lebih lanjut, Usin memaparkan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan yang masuk ke DPRD Provinsi Bengkulu, mulai dari legal standing belum ada, pendataannya juga belum jelas dan program tersebut belum pernah di laporkan di DPRD Provinsi Bengkulu.

“Bagi saya setuju program KBS itu, tapi jangan sampai membuat masyarakat kebingungan dan ini aspirasi yang nyata dan dirasakan sekarang,” sambung Usin.

Sebelumnya, Usin mengaku belum mengetahui anggaran APBD yang akan digunakan untuk program KBS tersebut. Terlebih pengelolaannya nanti seperti apa, namun kartu tersebut telah dibagikan dengan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat yang telah menerima terkena prank, karena kartu tersebut belum bisa digunakan dan hanya bentuk seremonial semata,” terang politisi Hanura ini.

Untuk diketahui, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah melaunching program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) untuk masyarakat Bengkulu yang tercatat telah menyasar sebanyak 33.743 peserta.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan, program KBS sendiri diberikan bagi masyarakat Bengkulu kurang mampu, yang belum mendapatkan bantuan sosial dan kesehatan dari pemerintah pusat, seperti JKN-KIS, PKH, KIP dan sebagainya. Oleh karena itu Gubernur mengharapkan dengan diluncurkannya program KBS tersebut bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Terutama yang belum mendapatkan bantuan sosial dan kesehatan dari pemerintah pusat maupun bentuk bantuan lainnya. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *