Pasalnya akibat dari pembalakan kawasan hutan tersebut, menyebabkan penurunan debit Air Nokan yang menjadi sumber pengairan irigasi areal pertanian masyarakat.
“Dugaan pembalakan kawasan hutan itu dilakukan masyarakat dari luar daerah. Ini bukan siapa yang membalak menjadi sorotan kita, melainkan akibat dari pembalakan itu, tapi akibatnya debit Air Nokan yang menjadi sumber pengairan irigasi ratusan hektar areal persawahan masyarakat menurun,” kata Tantawi pada Senin, (9/8/2021).
Tantawi menilai, ketika debit air menurun, saluran irigasi yang fungsi utamanya mengairi areal pertanian masyarakat menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu diminta Dinas LHK Provinsi dapat mengambil langkah penertiban, sehingga kerusakan kawasan hutan di hulu Air Nokan tidak bertambah parah.
“Kalau dibiarkan, pasti nantinya berdampak besar lagi. Bukan hanya pada air irigasi, tetapi juga bahaya lingkungan seperti bencana alam. Tentu saja ini yang harus dihindari,” tegas politisi Nasdem ini.
Lebih lanjut Tantawi, sebenarnya tidak ada alasan bagi Dinas LHK Provinsi tidak bisa melakukan penertiban lantaran tidak tersedia anggaran. Apalagi memang tidak ada di APBD, coba saja ke Kementerian LHK.Bahkan ia meyakini di Kementerian LHK tersedia anggaran yang cukup besar, terutama yang berkaitan dengan upaya penyelamatan lingkungan.
“Tinggal lagi mampu tidaknya OPD teknis, dalam hal ini Dinas LHK Provinsi menindaklanjuti peluang tersebut. Jangan nantinya kawasan hutan sudah rusak parah, baru sibuk mengambil langkah,” tukas Tantawi. (ADV)
2 Komentar