DPRD Provinsi Bengkulu Kesulitan Memporsikan Anggaran

0

Bengkulu, Jejakkeadilan.com – Anggaran pembangunan tahun 2022 mendatang dinilai akan menjadi dilema. Hal ini dengan adanya pengurangan anggaran cukup drastis. Apalagi disatu sisi masyarakat sangat menginginkan adanya pembangunan, tapi disisi lain anggaran dana yang tersedia sangat minimalis sekali.

Dikatakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, bahkan dengan kondisi itu, pihak DPRD Provinsi Bengkulu akan kesulitan sekali memporsikan anggaran. Terlebih standar belanja rutin pegawai tidak terjadi pengurangan sama sekali.

“Pendapatan Provinsi Bengkulu untuk tahun depan berkurang drastis dari asumsi sekarang, karena kebijakan pusat atas pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Ditambah lagi Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang penarikan kembali anggaran dana untuk penanganan Covid 19. Untuk asumsi APBD tahun depan berkurang hampir Rp 200 milyar dari Rp 3 triliun menjadi Rp 2,8 triliun,” sampainya.

Menurut Jonaidi, dengan pengurangan anggaran yang cukup drastis itu, juga akan berdampak pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD tahun 2022 yang sebelumnya sudah sempat di bahas, mau tidak mau akan berubah kembali.

Sedangkan untuk perubahan tersebut lag-lagi akan terjadi pada pos anggaran belanja pembangunan.
“Dapat dipastikan dengan anggaran yang minim itu, kita pesimis dapat maksimal untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru nanti,” katanya.

Belum lagi, realisasi belanja pembangunan yang hampir terjadi setiap tahun anggaran selalu cendrung terlambat.

“Jadi, kita (DPRD,red) minta Gubernur bersama Wakil Gubernur (Wagub) mengevaluasi kinerja jajarannya dan tidak sekedar ucapan saja,” ujarnya.

Sementara, waktu pembahasan RAPBD Provinsi tahun depan jelang disahkan pada akhir November nanti, Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi ini menambahkan, sangat cukup, karena pihak legislatif tidak membutuhkan waktu berlama-lama dalam pembahasannya. Apalagi anggaran dana yang akan dibahas juga hanya sedikit. Mengingat dari Rp 2,8 triliun, sebesar Rp 1,4 triliun habis untuk belanja pegawai.

“Sementara disisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami pengurangan. Anggaran pembangunan untuk masyarakat tahun depan memang sedikit. Jadi kita pastikan dengan pembahasan tidak perlu berlama-lama, waktu pengesahaannya akan tepat waktu di akhir bulan depan,” pungkasnya. (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here