Bengkulu, jejakkeadilan.com- Pelantikan dilakukan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat kemaren, Jumat, (07/01/2022)
Pelantikan itu disebut sebagai bagian dari program strategis Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah bidang pendidikan salah satunya mengoptimalkan dari sisi SDM.
Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu Eri Yulian Hidayat mengatakan, rotasi dan mutasi dalam sebuah organisasi merupakan bentuk penyegaran dan untuk meningkatkan kompetensi setiap abdi negara, khususnya kepala sekolah.
“Jadi saya pesankan kepada Kepala SMAN, SMKN dan SLBN yang telah dilantik bersama bersinergi meningkatkan mutu dan kualitas SDM di Provinsi Bengkulu,” jelas dia.
Kepala Sekolah yang dilantik diharapkan semakin baik dan profesional dalam menjawab tantangan dalam hal pengembangan pendidikan generasi muda Bengkulu.
“Kepala Sekolah sebagai ujung tombak dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru terkhusus kepada siswa di sekolah. Sehingga mutu pendidikan Bengkulu semakin maju” kata Eri.
Aktifis Bengkulu, Kelvin Aldo ketika dimintai komentar mengatakan, program strategis gubernur yang tercatat di benak masyarakat adalah program pendidikan gratis hingga tingkat sekolah menengah atas. Namun, itu belum sama sekali tersentuh.
Momentum pelantikan itu kami apresiasi sebagai langkah untuk penyegaran birokrasi tapi yang ditunggu publik bukan seremonial pelantikan tapi kapan janji pendidikan gratis itu ditunaikan.
“Fakta hari ini, sekolah SMA masih memungut uang sekolah yang besarnya tidak tanggung 200 ribu hingga 350 ribu per siswa per bulannya. Silahkan cek sendiri sekolah mana yang saya sebut tapi seluruhnya terjadi terjadi. Belum lagi beban uang bangunan untuk siswa baru yang angkanya mencapai 3 jutaan lebih per siswa” kata Kelvin, Sabtu, (08/01/2022)
Seharusnya kata Kelvin, Pemda memberikan penjelasan secara clear apa yang dimaksud dengan program pendidikan gratis yang tertuang dalam 18 program prioritas Gubernur Rohidin. Bukan kemudian melempar wacana kosong yang kemudian menjadi blunder di tingkat satuan pendidikan.
“Kami sudah dengar ada dilema yang dialami oleh sekolah, kalau diberikan gratis ada kekosongan biaya operasional pendidikan yang selama ini sudah berjalan. Dampaknya tentu banyak program sekolah yang harus mandek, artinya kualitas pendidikan harus tergadai. Sisi lain sekolah tidak diberikan subsidi dari APBD untuk mewujudkan program sekolah gratis” jelas Kelvin
Sebaiknya kata Kelvin Gubernur jangan seperti cuci tangan, “Masyarakat nuntut janji sekolah gratis yang disasar kepala sekolah, siapa yang berjanji siapa pula yang jadi bulan-bulanan” kata Kelvin.(Adv)
2 Komentar