9 Kabupaten Di Provinsi Bengkulu Terdampak Cuaca Buruk, Ini Tanggapan DPRD Provinsi Bengkulu

Bengkulu, Jejakkeadilan.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu mencatat, 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu terdampak banjir dan tanah longsor periode 4-7 februari 2022. Akibat dari cuaca ekstrem yang melanda Provinsi Bengkulu dengan curah hujan yang tinggi.

Dari catatan BPBD, 1.407 rumah terdampak, 2 unit sekolah terendam, 4 unit fasilitas umum terendam, 3 unit kantor terendam. 10 unit rumah rusak ringan, 3 unit rumah berat. 87 hektare sawah terendam, 4 hektare kolam rusak. 1 dam rusak dan 1 jembatan rusak.

Dikatakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu Suimi Fales, bahwa hujan tidak bisa kita hindari dan pasti akan tetap ada, hanya saja bagaimana kita dalam mencegah dan mengupayakan agar banjir tidak terjadi lagi. Banjir bisa terjadi karena beberapa faktor, selain faktor cuaca, faktor perilaku manusia juga menentukan terjadi tidaknya banjir.

“Jadi terkait banjir yang melanda provinsi Bengkulu itu di akibatkan curah hujan yang sangat tinggi, setiap tahun itu pasti terjadi Seperti kota Bengkulu yang menjadi langganan banjir. Pemerintah berusaha untuk mengatasi banjir itu paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat apabila ada banjir melakukan upaya upaya penyelamatan diri itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyebab bahwa hutan atau pohon pohon sudah banyak di tebang sehingga untuk penyerpan air kedalam tanah itu menjadi berkurang sehingga terjadi banjir dan longsor dimana mana,” Kata Dewan PKB dapil I Kota Bengkulu, Selasa (08/02/2022)

Lebih lanjut dikatakan politisi berdarah serawai ini, penanggulangan bencana banjir memang harus segera di atasi. Pemerintah seharusnya harus lebih sigap jika mulai masuk bulan-bulan penghujan, seperti antisipasi yang sigap dan tanggap sehingga dampak dari curah hujan ini bisa lebih banyak teratasi.

Memang panggulangan ini tidak hanya terfokus pada peran pemerintah provinsi saja, akan tetapi pemerintah kabupaten dan peran masyarakat juga, agar adanya tindak kerja sama antara satu dengan yang lain.

“Untuk menanggulangi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah harus bersinergi agar banjir dapat diatasi, seandainya pemerintah provinsi hanya mengandalkan pemerintah kabupaten itu juga tidak akan menyelesaikan masalah, begitu juga sebaliknya. Mudah mudahan banjir di provinsi Bengkulu ini bisa teratasi dan peran masyarakat juga begitu sangat penting dalam mengatasi bencana ini,” sambungnya.

Selain itu, Anggota DPRD Provinsi Komisi I, Jonaidi, SP turut menyikapi terkait Kota banjir dikota bengkulu yang cukup parah, harus adanya perubahan tata ruang kota yang harus di perbarui lagi sebagai tugas utama walikota Provinsi Bengkulu pada saat ini.

“Walikota harus evaluasi tata ruang peruntukan ruang terutama menyangkut perumahan pemukiman. Sekarang di kota itu ada Kawasan resapan air yang dulunya tempat rawa sekarang dibuat menjadi perumahan semua. Ini menjadi problem besar di kota karena seluruh daerah resapan air di kota ini dibuat dan di bangun menjadi pemukiman sehingga tidak ada lagi daerah untuk menyerap air dan ketika banjir air pasti akan melewati daerah-daerah tersebut.” terang Jonaidi

Selain membahasa tentang tata ruang kota, Dewan Dapil Seluma ini juga mengangkat masalah perizinan pembangunan perumahan pada lokasi yang memang dulunya merupakan lokasi resapan air. Seharusnya walikota meninjau ulang atas kebijakan ini dan mengevaluasi lagi agar ruang kota ini benar-benar tertata antara ruang hijau dan ruang pemukiman. Mudah-mudahan dengan kebijakan dan pengevaluasian terhadap tata ruang ini dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya banjir di daerah pemukiman penduduk.

“Walikota harus evaluasi dan tunda bila perlu perizinan perizinan terutama pembangunan perumahan yang berada di Kawasan resapan air salah satunya daerah sawah lebar yang dulunya merupakan salah satu daerah resapan air sekarang sudah menjadi perumahan semua. Walikota harusnya mampu memperhatikan tata ruang kota, coba bayangkan apa jadinya kota 10 atau 20 tahun kedepan jika tidak di evaluasi atau walikota siapkan alokasi ruang untuk resapan air,” tutup Jonaidi SP. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *