Bengkulu– Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat membahas perihal BMA (Badan Musyawarah Adat). Ketua Pansus Raperda BMA, H. Andrian Wahyudi SE mengatakan Perda No.7 Tahun 1993 tidak lagi bisa digunakan, dikarnakan dalam Perda tersebut masih membicarakan tentang 3 Kabupaten dan 1 Kota Madya.
“Jadi rapat ini kita menyusun tentang peraturan daerah Badan Musyawarah Adat, acuan BMA yang selama ini masih mengacu pada Perda No.7 Tahun 1993. Perda ini secara Relevansinya sudah tidak nyambung lagi, karna sudah banyak peraturan-peraturan Daerah Perundang-undangan yang baru,” katanya (8/03/2022).
Adrian mengatakan, saat ini Provinsi Bengkulu memiliki 9 kabupaten dan satu kota, sehingga Perda Nomor 7 Tahun 1993 dianggap tidak lagi relevan. DPRD memutuskan untuk melakukan pencabutan dengan menggantinya ke perda yang baru.
“Nah maka dilakukan revisi mencabut Perda yang lama dan mengeluarkan Perda baru,” jelas Andrian.
Perda baru ini nantinya akan mengatur bentuk BMA dengan sistem konfederasi. BMA yang selama ini berjalan terpisah antara kabupaten kota dan provinsi akan disatukan sehingga memliki misi yang sama.
“Konfederasi adalah BMA Provinsi Bengkulu memiliki anggota, yang anggotanya adalah federasi-federasi yang terdiri dari lembaga adat se Provinsi Bengkulu dari masing-masing kabupaten dan kota,” lanjutnya.
Dalam perda baru ini, BMA diberi ruang untuk dapat bersinergi dengan aturan yang terkait Restorative Justice, yaitu peraturan-peraturan simple yang seharusnya dibawa ke Pidana Umum akan diambil alih oleh BMA.
“Kita akan memberikan ruang kepada Perda ini untuk melakukan sesuatu, yaitu akan membentuk Lembaga Adat yang nantinya bersinergi dengan aturan terkait dengan Restorative Justice. Persoalan-persoalan simple yang harusnya naik ke tingkat hukum nantinya akan ditangani oleh BMA,”Pungkas Andrian.(BR1) Adv
