Keseriusan Presiden Joko Widodo Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara

ADVERTORIAL54 Dilihat

JEJAKKEADILAN.com- Keseriusan Presiden Joko Widodo dalam memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) telah dimulai dengan penunjukan kepala otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe.

Selain itu, dengan disahkannya dasar hukum penetapan Undang-undang No 2 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka pemindahan ibu kota negara resmi dimulai.

Sebuah wacana yang sudah dicetuskan sejak Presiden Pertama Republik Indonesia Sukarno sekitar tahun 1950-an, kini akan terwujud. Sejarah mencatat bahwa ibu kota Republik Indonesia setelah kemerdekaan, telah beberapa kali berpindah tempat.
Setidaknya ada tiga kota lainnya, selain Jakarta, yang pernah menjadi ibu kota walau hanya dalam hitungan minggu.

Yogyakarta, Bukit Tinggi dan Bireun merupakan kota lainnya yang telah menjadi ibu kota pemerintahan, walaupun saat itu lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan terkait peperangan. Dengan perkembangan yang semakin cepat, maka perubahan-perubahan di DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta menjadi beban tersendiri dan berpanguruh banyak pada produktivitasnya dalam peranannya sebagai ibu kota.

Tanggung jawab DKI Jakarta saat ini telah berkembang, tidak hanya sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa di Indonesia.

Transformasi baru Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, nama yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, merupakan sebuah langkah besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Langkah yang telah dimulai dengan meminta dukungan seluruh elemen masyarakat Indonesia, tidak hanya melalui perwakilannya di legislatif, tetapi juga secara simbolis melalui perwakilan gubernur dari 34 provinsi se-Indonesia.

Pada Titik Nol Ibu Kota Negara telah dilaksanakan prosesi Gentong Nusantara untuk menyatukan tanah dan air yang dibawa oleh para gubernur dari daerahnya masing-masing dan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Kegiatan ini melambangkan dukungan persatuan dari seluruh daerah untuk kebhinekaan telah ditanamkan sejak awal pembangunan ibu kota negara, Nusantara.

Hal ini juga menandai bahwa tanggung jawab terkait dengan langkah besar pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara, merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang ada di 34 provinsi se-Indonesia, tidak hanya di pemerintah pusat.

Kegiatan simbolis lainnya dengan penanaman pohon dari masing-masing daerah oleh para gubernur menjadi lambang menanamkan harapan dari masyarakat di daerah untuk masa depan yang lebih baik. Dengan dimulainya pembangunan IKN Nusantara ini juga akan menjadi awal transformasi dalam berbagai aspek menuju harapan masa depan gemilang, Indonesia Emas.

Harapan baru Pembangunan IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, juga menyematkan harapan baru untuk pemerataan sebagaimana tertulis pada sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dengan demikian, pembangunan ke depan tidak hanya bersifat Jawa sentris. Maka, pembangunan ibu kota Nusantara diharapkan dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Sehingga karakter pembangunan nasional ke depan akan menjadi lebih menyebar di daerah luar Jawa dan dapat diklaim menjadi Indonesia sentris. Menurut Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Nusantara tidak hanya dipandang dari sekadar pemindahan fisik.

Tetapi lebih dari itu, hal ini merupakan transformasi besar bangsa Indonesia, di mana pemindahan IKN juga sebagai upaya membangun lokomotif baru untuk transformasi menuju Indonesia berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau.

Akhirnya di kemudian hari akan bermuara pada pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih merata ke seluruh daerah. IKN Nusantara juga diharapkan menjadi wadah pemersatu bangsa yang sudah dimulai pada awal pembangunannya.

IKN Nusantara menjadi lambang kemajuan dan transformasi Indonesia di berbagai lini. Baik dari segi pelestarian lingkungan, sistem teknologi, basis ekonomi hijau (green economy).

Kita berharap bahwa nantinya IKN Nusantara akan menjelma sebagai kota baru yang smart dan kompetitif di tingkat global. Tentunya kita akan belajar dari negara-negara lain yang telah sukses memindahkan Ibu kotanya. Kekuatan baru Sebelum dimulai pembangunan IKN Nusantara, maksud Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh gubernur merupakan awal yang penting, sebagai kekuatan untuk menyatukan presepsi mengenai pemindahan ibu kota negara ke daerah baru.

Setelah dilaksanakan prosesi simbolis oleh presiden dan gubernur se-indonesia, kita menaruh harapan kekuatan di mana pada titik tersebut akan berdiri ibu kota yang menjadi kiblat kemajuan dengan desain yang canggih, modern dengan ekosistem seimbang. Fondasi pembangunannya adalah keadilan sosial, pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Ini merupakan kekuatan kebhinekaan sejati yang ditanam di IKN Nusantara. Semoga semangat tersebut lekas terwujud di Indonesia. Dalam pembangunan IKN Nusantara kekuatan yang akan diusung ke depan akan lebih banyak pada pekerjaan rumah terkait aspek lingkungan menjadi pertimbangan besar dalam pembangunannya.

Sebagai sebuah kekuatan yang berkelanjutan, maka aspek lingkungan akan menjadi perhatian penting yang harus diutamakan. Aspek kelestarian dengan mengusung konsep kota di dalam hutan atau City in The Forest menjadi acuan sehingga akan menomorsatukan pelestarian lingkungan dalam pembangunan sampai pemanfaatannya nanti.

Pengelolaan IKN Nusantara akan sangat berpedoman dalam menjaga kelestarian ekologi, yang sejak dahulu merupakan bagian dari paru-paru dunia. Bangsa Indonesia memiliki harapan besar bahwa pemindahan ibu kota negara ini akan menjadi anugerah. Anugerah yang tidak hanya bagi Pulau Kalimantan, namun juga seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Namun, selain dampak ekonomi dan transformasi pembangunan Indonesia, pembangunan IKN juga perlu memperhatikan banyak hal yang masih terus dibahas oleh berbagai stakeholder.

Dengan demikain, pembangunan IKN Nusantara tidak sekadar terkait dengan aspek pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang dapat menterjemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.(Rilis)

Sumber Kompas.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *