Bengkulu, jejakkeadilan.com– Pasca perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Provinsi Bengkulu, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat mitra kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada Rabu, (27/4/2022).
Dari rapat tersebut pihak legislatif provinsi ini menyesalkan ketidakhadiran pejabat yang bisa mengambil keputusan pada suatu OPD. Padahal rapat tersebut bertujuan untuk perbaikan-perbaikan kedepan, terutama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah Provinsi Bengkulu khususnya tahun anggaran 2022 ini.
Pernyataan itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, dalam keterangannya.
“Dalam rapat yang diundang kita undang BAPPEDA, UKPBJ, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Rapat sendiri rencananya untuk membahas kinerja, terlebih jelang Idul Fitri 1443 Hijriyah. Hanya saja dari empat OPD itu, tiga diantaranya tanpa dihadiri pimpinannya, yakni, BAPPEDA, UKPBJ, dan Dishub. Dengan itu disepakati untuk mempersilahkannya pulang dan akan diagendakan kembali nantinya untuk rapat,” jelas Tantawi.
Tantawi menyampaikan, dalam rapat yang hanya dihadiri jajaran Dinas PUPR, ada beberapa poin penting yang disorot, seperti, realisasi dan serapan anggaran tahun ini yang sudah memasuki triwulan kedua, masih minim, sehingga pihaknya meminta OPD terkait agar bekerja ekstra lagi.
“Khusus kinerja ke PU-an agar bisa maksimal lagi, meski anggaran dana tahun ini sangat terbatas. Mudah-mudahan tahun depan dengan dukungan anggaran dana, pekerjaan fisik pembangunan bisa maksimal lagi,” kata politisi Partai Nasdem ini.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Andaru Pranata, mengatakan, dengan ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD dalam rapat, pihaknya bakal mengagendakan pemanggilan ulang.
Mengingat tujuan pihak legislatif sebenarnya sangat sederhana, yakni ingin menyingkronkan permasalahan yang ada di lapangan dalam realisasi ataupun serapan anggaran.
“Kita (DPRD,red) hanya ingin menyingkronkan program dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Terutama persoalan jalan yang masih banyak rusak agar di tahun anggaran berikutnya bisa diprioritaskan untuk diperbaiki,” terang politisi PDIP ini.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi, Herwin Suberhani menyampaikan, dengan tidak hadirnya pimpinan OPD dalam rapat, tidak bisa menyamakan komposisi Komisi III pasca rolling AKD dengan yang lalu.
Oleh karena itu bagi pimpinan OPD selaku pengambil kebijakan tidak hadir pasti pihaknya akan agendakan ulang pelaksanaan rapatnya.
“Kita minta OPD segera berbenah, karena setiap mengambil keputusan rapat, pimpinan OPD nya tidak ada. Makanya kita minta kedepan tidak sampai terjadi lagi dan kita akan tegas untuk setiap masalah-masalah yang terjadi ada solusi kongkritnya,” tukas Herwin. (ADV)
1 Komentar