Bengkulu, jejakkeadilan.com– Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu harus berani menembus batas dalam dalam mewujudkan pembangunan daerah.
Terlebih realisasi pekerjaan terutama pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan dalam APBD tahun ini, disebut masih sangat minim.
Pernyataan itu dkungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali dalam keterangannya.
“Melalui momen sesudah lebaran dan juga sudah memasuki triwulan kedua tahun ini, kerja-kerja pembangunan daerah yang telah dialokasikan sama sekali belum terlihat. Kalaupun ada pembangunan yang sudah terlihat itu yakni pembangunan di tingkat desa, yang tentunya bersumber dari Dana Desa (DD),” kata Tantawi pada Selasa, (3/5/2022).
Politisi Partai NasDem ini mengakui, penganggaran dana pembangunan oleh tingkat provinsi pada tahun ini masih sangat minim. Sedangkan yang banyak itu dilakukan kabupaten/kota yang tentunya bersumber dari APBD kabupaten/kota.
Dengan itu dinilai wajar saja ketika OPD diundang rapat malah tidak hadir.
“Dalam melaksanakan setiap pembangunan itu harus dilakukan secara bersama-sama, bukannya dengan sendiri-sendiri. Kita contohkan saja dalam sebuah keluarga, jika suami dan istri itu berbeda langkah dalam pelaksanaan, maka nanti anaknya yang pusing. Ini sederhana, namun penting dipahami eksekutif,” tegas Tantawi.
Senadaa secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III, Andaru Pranata menyampaikan, terkait dengan pembangunan infrastruktur, sama-sama diketahui jika anggaran yang tersedia sangat minim. Seperti untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan. Sementara sama-sama diketahui dari waktu ke waktu, jumlah jalan yang rusak terus bertambah. “Dengan fakta ini, OPD terkait di lingkungan Pemprov tidak hanya cukup dengan mewujudkan target-target pembangunan saja, tetapi harus berani menembus batas pekerjaan. Jangan pula keterbatasan anggaran dijadikan alasan dalam merealisasikan program yang sudah dicanangkan, tidak ada salahnya komunikasikan dengan pusat,” tukas Andaru. (adv)
