Bengkulu, jejakkeadilan.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Mohd Gustiadi sekaligus Ketua DPD Himpunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bengkulu, Mohd. Gustiadi menyampaikan, petani tanaman padi disebut menanti jaminan dari pemerintah.
Pasalnya tanpa jaminan yang tentunya harus diberikan secara tegas dan jelas, sangat susah bagi petani untuk hidup sejahtera.
Menurutnya, makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia ini adalah beras, dan beras itu dihasilkan para petani padi.
Hanya saja sampai dengan saat ini sulit bagi mereka untuk hidup sejahtera.
“Harusnya mereka yang menghasilkan komoditas beras, memiliki tempat khusus dalam kehidupan berbangsa. Terbukti, pemerintah tidak mau main-main dengan kebijakan perberasan. Karena sekali menetapkan kebijakan yang keliru, maka resikonya bisa berakibat fatal bagi perjalanan bangsa dan negara. Makanya pemerintah tidak mau kejadian masa lalu terulang kembali,” jelasnya pada Sabtu, (14/5/2022).
Pria yang akrab disapa Edi Tiger ini mengatakan, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejadian masa lalu, pemerintah harus berani menjamin kehidupan para petani melalui komoditas yang mereka hasilkan.
Setidak-tidaknya memperhatikan secara serius apa saja yang dibutuhkan para petani untuk mengelola areal persawahan mereka.
Seperti, membangun sarana dan prasana sektor petanian, setta menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
“Tidak bisa kita pungkiri, saat ini perhatian pemerintah termasuk di daerah sangat minim pada sektor pertanian tanaman padi ini. Harusnya hal sedemikian tidak terjadi,” sesal Edi.
Lebih jauh ia menambahkan, yang jelas salah satu solusi dalam masalah sektor pertanian ini, bagaimana pemerintah mampu membuat penjaminan kalau menjadi petani padi tidak bakal hidup miskin.
Sedangkan jaminan itu memberi keyakinan kepada kaum muda, menjadi petani dapat hidup sejahtera.
“Tentu ini pekerjaan rumah kita bersama meyakinkan,” tandasnya.(ADV)
