Jakarta, jejakkeadilan.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menerima tiga penghargaan tingkat nasional di bidang keuangan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), pada acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan.
Ketiga penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Yuliswani.
Ada empat kategori penghargaan yang diberikan dari Kemendagri RI yakni, kategori Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, Realisasi Peningkatan PAD tertinggi, dan kategori Realisasi Program Taspen (Taspen Award). Untuk setiap kategori diberikan masing-masing kepada 5 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota.
Pada Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri” tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan jika uang merupakan darahnya sebuah organisasi. Sehingga bisa dipastikan organisasi tidak akan bisa berjalan jika tidak ada uang.
Meski demikian, lanjut Tito, uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan dan penyalurannya dan pertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambunagn dan baik pula.
“Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi,” katanya, mengutip media center Kemendagri.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan terima kasih dan bangganya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staf yang sudah bekerja merealisasikan APBD Bengkulu di tahun 2021 dengan sangat baik.
Ketiga penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Provinsi Bengkulu yakni kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi menempati peringkat 5, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi menempati peringkat 3, dan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi ke 1. (adv)
