Ketua Komisi I DPRD Provinsi Dempo: Tenaga Honorer Jangan Dihapus Tanpa Solusi

BENGKULU – Rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honor di tahun 2023 mendatang dikomentari oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler.

Menurut Dempo, kebijakan pemerintah ini bertentangan dengan usaha DPRD sebelumnya yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.

“Pada saat ini juga semestinya yang kita bahas penambahan penghasilan honorer sembari menunggu pengangkatan PNS bukannya penghapusan,” kata Dempo, Kamis (09/06/2022).

Dempo mengatakan, DPRD sebenarnya sepakat dengan rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer. Namun, katanya, harus ada aturan yang jelas akan nasib honorer yang saat ini tengah mengabdi.

“Kami sepakat tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer tapi harus ada formulasi yang tepat dari pemerintah terutama nasib tenaga honorer yang ada saat ini,” kata Dempo

Politis Partai Amanat Nasional ini menyaran pemerintah daerah khusunya gubernur dan BKD melakukan diskusi dengan kementerian agar penghapusan tenaga honorer ini tidak memberikan efek negatif

“Pemerintah daerah, gubernur, BKD harus berdikusi dengan pihak kementrian untuk mencarikan solusi,” sampai Dempo.

Ia berharap, rencana penghapusan tenaga honorer ini juga telah disertai solusi, termasuk soal sumber pendanaan yang dipakai untuk pembayaran gaji.

“Jangan serta merta dihapus tanpa solusi, kalau diangkat menjadi PPK harus juga ada komitmen penggajian dari pemerintah pusat karena sampai saat ini tenaga PPK yang sudah ada masih bingung gajinya darimana,” ujar Dempo. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar