Asahan, Jejakkeadilan.com – Dalam rangka akselerasi dan peningkatan mutu Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Badan Penjaminan Mutu (BPM) Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan mengikuti kegiatan Evaluasi Percepatan Akreditasi Program Studi PTKI Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat PTKI Ditjen Pendis Kemenag RI pada, Rabu (20/07/2022) di Surakarta.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan Kopertais Wilayah I – XV dan perwakilan Lembaga Penjaminan Mutu PTKIS se-Indonesia ini dimaksudkan sebagai pembekalan bagi PTKIS dalam mengembangkan budaya mutu, khsususnya terkait implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui pengembangan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE).
Kasubdit Pengembangan Akademik Direktorat PTKI, M. Adib Abdushomad, atau yang akrab disapa Gus Adib menjelaskan terkait urgensi culture of quality dan paradigma akreditasi pada PTKIS. “Paradigma akreditasi ini harus menjadi budaya kampus dalam melaksanakan proses pembelajaran. Disamping itu, proses akreditasi ini tidak hanya dilakukan oleh LPM, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh unsur pamong pada Perguruan Tinggi, mulai dari Top Management hinga Low Management”, ujar Gus Adib.
Gus Adib juga mewanti-wanti, agar pihak PTKIS selalu update informasi terbaru terkait akreditasi. Bagi perguruan tinggi yang akan mengajukan Akreditasi Program Studi (APS) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) agar diperhitungkan secara matang proses akreditasinya sejak dari penyusunan borang hingga visitasi, sehingga hasilnya tidak mengecewakan. Selain itu, Perguruan Tinggi juga harus update terhadap regulasi dan kebijakan baru terkait akreditasi agar tidak terjadi miskonsepsi.
Berkenaan hal ini, Kepala BPM IAIDU Asahan, Eko Priadi menyatakan, bahwa kegiatan ini sangat penting, mengingat perkembangan kebijakan Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang sangat dinamis.
“Kegiatan ini sangat penting, karena dinamika perkembangan kebijakan Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi hari ini sangat cepat, khususnya terkait Akreditasi dan Kurikulum MBKM. Untuk itu, banyak hal yang perlu dibenahi dan dipersiapkan, sehingga perlu adanya sinergi yang baik antara PTKIS, Kopertais, dan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama.” ujar Eko. (St)
