BENGKULU – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Exler menanggapi perihal pembangunan 200 ribu lebih rumah subsidi untuk masyarakat.
Ia menuturkan setuju perihal pembangunan tersebut, namun jika pemerintah masih menggunakan bank dalam sistem pemberian rumah ke masyarakat itu tidak ada manfaatnya.
Karena, kata Dempo, syarat bank dalam menerima masyarakat sebagai nasabah untuk properti haruslah memiliki gaji tetap dan slip gaji seperti PNS ataupun tentara.
Sedangkan masyarakat yang membutuhkan rumah saat ini adalah para buruh, petani hingga pedagang kaki lima.
“Tapi itu harus jelas SOP-nya, kemana targetnya. Kalau sudah mentok PNS, kenapa juga disubsidikan. Hilangkan saja, karena PNS dapat gaji tetap dari negara, ada pinjaman dari bank,” kata Dempo (08/08/2022) siang.
Dempo menegaskan bahwa program tersebut sangat bagus, akan tetapi dalam pemberian perumahan ke masyarakat tidak tepat. Menurutnya lebih efektif apabila, pemerintah membuat suatu program perumahan khusus bagi pedagang kaki lima maupun para buruh.
Developer dapat membuat Cluster berdasarkan ekonomi masyarakat yang ingin memiliki rumah dan harus disiapkan secara matang jangan dilelang untuk umum, agar pembagiannya dapat merata.
“Yang tidak punya gaji tetap dan pinjaman bank, itu dari buruh lepas, nelayan, mesti dibackup dan harus jelas. Misalkan di Bengkulu developer itu syarat dia lolos untuk rumah subsidi itu adalah dari clasternya, juga developer tidak ada kerugikan. Dibayar full sama bank, tapi pasti bank akan bilang, oh itu nanti analisis pasarnya tidak kena. Artinya negara tidak real dong, untuk mendukung rakyat,” tegasnya.
Jika hal tersebut tidak mungkin, maka pemerintah harus mencari solusi yang lebih nyata. Yakni memberikan masyarakat dengan perekonomian bawah, modal untuk membangun rumah.
“Misalnya asosiasi pedagang kaki lima itu, diberikan modal untuk rumah. Berapa subsidi yang ada, missal Rp10 juta. Ya udah kasih mereka untuk bangun rumah, minimal mereka punya,” demikian Dempo. (Adv)
3 Komentar