Simalungun, jejakkeadilan.com– Kelurahan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun diduga keras pungli kepada rakyat miskin untuk mengurus SKTM/Validasi untuk mendapatkan listrik PLN gratis dari pemerintah.
Di zaman susah sekarang ini ternyata masih ada saja orang berhati tega. Sikap tega tersebut ditunjukkan dengan melakukan praktek pungutan liar (pungli).
Seperti yang terjadi dan dialami oleh sejumlah warga yg saya dampingi untuk mengurus Surat keterangan tidak mampu (SKTM) di kantor Kelurahan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun.
Praktek pungutan liar (pungli) tersebut diduga kuat sengaja dilakukan oleh pegawai kelurahan pematang bandar Kabupaten Simalungun yang dipakai sebagai perpanjangan tangan.
Berdasar informasi yang telah banyak beredar mengenai adanya pungli di Kelurahan pematang bandar , Awak media dan warga menggali informasi terkait kebenaran pungli tersebut dengan menyambangi kantor kelurahan pematang bandar Sejumlah pegawai yang dijumpai di kantor kelurahan pematang bandar mengatakan jika mengurus SKTM 20.000/ lembar, dan surat Validasi 20.000/lembar.
Dalam hal ini pegawai kantor lurah pematang bandar berkata “dengan adanya surat ini ibu bisa dapat listrik gratis dengan membayar biaya ADM 20.000/lembar dan jika tidak disetor maka pegawai kantor lurah tidak memberi surat tersebut kepada rakyat miskinnya.
Hingga sampai saat ini Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan surat Validasi nya tidak bisa di tebus warga tersebut sebesar 40.000/2 lembar.
Kepada kru media ini dengan raut sedih para warga menyampaikan keluh kesah sekaligus jeritan hati mereka terkait tindakan pegawai kantor lurah pematang bandar yang mengutip uang mereka.
Baik itu Urus surat pindah, KTP, KK, Akte lahir bahkan urus sertifikat yg PTSL pun di pungut juga.
Pemerintahan PRESIDEN republik Indonesia Jokowi Dodo dalam rapat kordinasi nya dengan gubernur di seluruh Indonesia di istana.
Presiden kembali ingat kan bahwa semangat pemberantasan Pungli bukan lah terletak seberapah jumlah kerugian yang di timbul kan nya,namun lebih pada akar budayanya yang hendak di hilangkan.
“Yang namanya pungutan liar,bukan hanya soal besar-kecilnya,namun keluhan yg sampai kepada saya itu memang sudah puluhan ribuan orang banyak nya,tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu”terangnya.
Karena itu saya ajak para gubernur Bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar.
Tidak hanya urus KTP, tidak hanya urus sertifikat,tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di rumah sakit, hal hal apapun itu yang berkaitan dengan pungutan liar yang tidak resmi harus kita bersama hilang kan.
Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif” tegas Presiden.
2 Komentar