Bengkulu, jejakkeadilan.com – Persoalan minimnya anggaran, yang menjadi pemicu sulitnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu membuka rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, disesalkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi.
Menurutnya, untuk solusi persoalan ini adalah dengan pemerintah daerah harus aktif ke kementrian terkait, guna mendapatkan anggaran untuk rekruitmen PPPK. “Kecewa dan sangat kita sesalkan pemerintah provinsi. Jadi memang kita ini tidak bisa sifatnya menunggu dan pasif seperti ini. Harus aktif lah, ke kementrian RB, kementrian keuangan terkait masalah anggaran, dan formasi, ” pinta Edwar, Jumat (17/3/2023).
Apalagi, lanjut Edwar, jauh sebelumnya dari pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa untuk rekruitmen PPPK ini, pihak kementrian sifatnya menunggu usulan formasi.
Misalnya, dari arahan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas bahwa untuk formasi rekruitmen PPPK menunggu usulan dari masing-masing pemda. “Menpan RB kan sudah menyampaikan sesungguhnya persoalan yang mereka kan menunggu usulan kebutuhan pemerintah provinsi, tapi kita tidak mengajukan dengan alasan belanja pegawai kita tinggi. Justru itu kita ngomong, kita sampaikan ke pusat, ” imbuhnya.
Ia meminta agar Pemprov Bengkulu bisa semakin aktif melakukan lobi-lobi ke kementrian serta mengutarakan bahwa kebutuhan pegawai bahwa Pemprov Bengkulu ini, khusus tenaga kesehatan dan guru masih kurang.
Akan tetapi persoalannya dana kurang memadai. “Mungkin mereka (kementrian, red) mencarikan solusi, akan saling menyurati. Nanti kalau kita menyerah sebelum ada kepastian, ya begini jadinya. Banyak yang dikecewakan, termasuk putra putri kita, ” paparnya.
Persoalan PPPK ini, juga sempat disinggung saat kunjungan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas di Provinsi Bengkulu.
Mantan Bupati Banyuwangi itu, berpesan agar pimpinan daerah bersama wakil rakyat Provinsi Bengkulu bisa duduk bersama dan mengkomunikasikan perihal ini.
“Betul, karena memang kan mereka (kementrian, red) taunya bahwa belanja pegawai nya sekian. Sampai saat ini belum pernah. Kita pernah mengundang mereka (pemda, red) agar tahu kebutuhan kita sekian, tapi belum terealisasikan, ” sesal Edwar.
Untuk diketahui, sebelumnya sebanyak 252 tenaga kesehatan dibutuhkan untuk mengisi berbagai jabatan di fasilitas kesehatan di Provinsi Bengkulu dan ini disampaikan ke pusat.
Masing-masing penempatan, meliputi di labkesda sebanyak 18 orang, rumah sakit m yunus sebanyak 151 orang, RSKJ Soeprapto Bengkulu 58 orang, dan di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 25 orang.
Sementara untuk tenaga guru, Provinsi Bengkulu masih kekurangan sekitar 2000 guru dan menyisakan tuntutan dari 524 guru honorer yang lulus Passing Grade (PG) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru 2021 yang masih mempertanyakan nasib kedepan ratusan guru honorer tersebut.
“Dalam pembahasan APBD itu ada kewajiban pemerintah menyampaikan ke kita data pegawai, makanya kita sesalkan. Jadi kita meminta jangan pasti, harus aktif, ” tukasnya. (Adv)
