Rejang Lebong – Kapolres Rejang Lebong AKBP Eko Budiman, S.I.K., M.I.K.,, M.Si., Pimpin Apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Nala 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2024, selasa (21/08/24) bertempat di Lapangan Dwi Tunggal Curup Kab. Rejang Lebong
Apel gelar pasukan operasi mantap praja nala 2024 dalam rangka pengamanan pilkada tahun 2024 yang dihadiri oleh Bupati Rejang Lebong Drs. H Syamsul Effendi, MM, Kajari Rejang Lebong Fransisco Tarigan, SH, MH., Dandim 0409 R/L Letkol ARH, M. Erfan Yuli Saputra, Kepala PN Curup Santoius Tambunan, SH, MH., Dansub Denpom Curup, Kaden A Pelopor Kompol Thomson Sirait, S. Sos, Kasat Pol PP Kab. Rejang Lebong Akhmad Rifai, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong Dendi Nopianto S.KM, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Rejang Lebong Dedi Warsito, Komisioner KPU diwakili kasubag M. Fadli, Komisioner Bawaslu M. Al Abrar S.HI, Seluruh Camat seKab. Rejang Lebong dan Para PJU Polres Rejang Lebong.
Pada Apel Gelar Pasukan ini juga terdiri dari Pleton TNI, Pleton Sat samapta, Pleton Sat Lantas, Pleton Polsek Gabungan, Pleton Sat intel, Reskrim, Narkoba, Pleton Dishub, Pleton Satpol PP, Pleton Damkar. Dan juga guna mengamankan pilakda 2024 maka polri didukung TNI, kementrian / lembaga, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya menggelar Operasi mantap Praja Nala tahun 2024.
“Gelar pasukan ini merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan proses manajerial yang harus dilaksanakan, dalam rangka mengecek kesiapan akhir personel polri, tni beserta instansi terkait dan segenap potensi masyarakat beserta kelengkapannya, sebelum diterjunkan ke lapangan. Melalui pengecekan ini diharapkan, rencana yang telah dipersiapkan dengan matang, dapat diimplementasikan secara baik dan semakin memperkuat sinergitas kerjasama seluruh stake holders sehingga kesuksesan penyelenggaraan operasi kepolisian mantap praja nala 2024 untuk terwujudnya pemilukada berjalan aman dan lancar serta kondusif.”, Ujar Kapolres Rejang Lebong dalam amanatnya.
“Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah apabila terdapat konflik yang sudah menganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai sop dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas khusus terkait bencana alam, koordinasikan dengan tni, BPBD, BMKG, basarnasda dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan, sehingga bencana dapat dimitigasi.” Terang AKBP Eko Budiman, S.I.K., M.IK., M.Si.
