Ketua Pemuda Peduli Indonesia (PPI), Bima, kembali menyoroti persoalan moralitas dan integritas di tubuh kabinet pemerintahan. Kali ini, fokus PPI tertuju pada Yandri Susanto, pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), yang dinilai telah menyalahgunakan jabatan negara untuk kepentingan pribadinya.
Bima menegaskan bahwa seorang pejabat publik, apalagi yang dipercaya di posisi penting, harus mampu menjaga kepercayaan rakyat dan menjunjung tinggi moralitas. “Jika Yandri Susanto memiliki moral dan kesadaran penuh atas jabatannya, maka pilihan terbaik adalah mundur dari kabinet. Jabatan publik bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mengabdi kepada rakyat dan negara,” tegas Bima.
Tidak hanya itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, juga diminta untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin partai dengan menarik Yandri Susanto dari kabinet. Menurut Bima, sebagai ketua partai, Zulkifli Hasan bertanggung jawab atas kader-kader yang diusungnya, dan harus memastikan mereka memiliki moralitas dan integritas yang layak untuk menduduki jabatan publik.
“Zulkifli Hasan perlu menunjukkan sikap moral dan bertanggung jawab. Jika memang kadernya dinilai melanggar moral dan tidak menjalankan amanat rakyat dengan baik, maka sebaiknya Zulkifli menarik Yandri dan menggantinya dengan kader lain yang memiliki kompetensi serta moral lebih baik,” tambah Bima.
PPI berharap desakan ini menjadi momentum penting bagi para pejabat publik dan pimpinan partai untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam menempatkan kader-kadernya. Sebagai organisasi pemuda yang mengawasi kebijakan nasional, PPI akan terus mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam setiap jabatan publik.