Kepahiang – Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun ini mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dari Pemerintah Pusat sebesar 5,1 miliar. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang Jono Antoni Melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Amarullah Muttaqin mengatakan, dana sebesar itu akan direalisasikan oleh dua OPD, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Pertanian.
Teknis pembagiannya sesuai dengan regulasi yang ada kata Amarullah, PUPR 80 persen dan Dinas Pertanian 20 persen.
“Jadi pembagiannya 80 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen masuk untuk kegiatan Distan,” jelasnya.
Dari 80 persen pembagian diterimah oleh Dinas PUPR itu rencananya akan direalisasikan ke infrastruktur, sedangkan Dinas Pertanian kata Amarullah akan merealisasikan ke pemberdayaan petani.
“Regulasinya yang di Dinas PUPR dapat digunakan untuk pembanguan infrastruk jalan atau jembatan, dan untuk teknisnya seperti apa itu ada di OPD bersangkutan,” pungkas Amarullah.
Dalam kesempatan ini Amarullah memaparkan juga apa itu DBH Sawit agar dapat diketahui oleh masyarakat, dimana Dana bagi hasil sawit adalah alokasi dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan negara diperoleh melalui sektor perkebunan kelapa sawit.
Dana ini diberikan sebagai bentuk pembagian hasil dari pajak atau pungutan lain yang dikenakan terhadap industri kelapa sawit. Tujuan utama dari pemberian dana bagi hasil ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil kelapa sawit dan mendorong pembangunan di daerah tersebut.
Pemerintah pusat mengatur mekanisme pembagian dana ini berdasarkan persentase tertentu dari hasil pajak atau ekspor kelapa sawit yang kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dana bagi hasil ini digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemberian dana ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah penghasil kelapa sawit dan daerah lainnya. (adv)
