Bengkulu, Jejakkeadilan.com – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk mempelajari pengelolaan data kepesertaan BPJS. Kunjungan ini diterima langsung oleh dr. Tri Wulandari, perwakilan bagian perencanaan, pemantauan, kepesertaan, dan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, (12/2024).
Ketua Komisi IV, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan BPJS adalah ketidaksesuaian standar kriteria masyarakat miskin yang dikelola oleh berbagai lembaga pemerintah.
“Tidak adanya sinkronisasi data antara Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPS berdampak pada ketidakakuratan data kepesertaan BPJS. baik yang ditanggung pemerintah pusat maupun melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelas Usin.
Selain itu, dinamika kepesertaan BPJS akibat perubahan kondisi pekerjaan, seperti kehilangan pekerjaan atau migrasi antarwilayah, menambah tantangan dalam memastikan keakuratan data.
Menurut Usin ada beberapa langkah inovatif yang dapat di adopsi diantaranaya pengembangan aplikasi untuk memperbarui data kepesertaan BPJS secara lebih cepat dan terintegrasi dan pembentukan badan Ad-Hoc yang bertugas khusus menangani rekonsiliasi data dinamis, mengatasi permasalahan seperti perubahan status pekerjaan, urbanisasi, atau perpindahan wilayah.
“Kami berkomitmen untuk mempelajari dan mengadopsi langkah-langkah strategi ini agar pengelolaan BPJS di Bengkulu dapat berjalan lebih baik, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan,” tutup Usin.
Dalam kunjungan kerja ini, Usin Sembiring di dampingi Anggota Komisi IV diantaranya Zulasmi Oktarina, Sri Astuti, Mega Sulastri, Efriya, Teuku Zulkarnain, Hidayat, Barli Halim, Nurali, dan Berlian Utama Harta. (adv)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.