Bengkulu, JejakKeadilan.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven, dalam agenda hearing bersama Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, Steven menyampaikan berbagai aspirasi dan usulan dari HPMPI kepada wakil rakyat. Fokus utama diskusi ini adalah permasalahan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), regulasi terkait Pertashop, serta solusi atas kendala yang dihadapi industri BBM di Bengkulu.
Steven mengemukakan lima poin penting dalam pertemuan tersebut, yaitu:
- Penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB):
HPMPI mengusulkan penurunan tarif PBBKB dari 10% menjadi 7,5%. Kajian bersama yang telah dilakukan HPMPI dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa tarif PBBKB di Bengkulu relatif tinggi dibandingkan provinsi tetangga seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Hal ini berdampak pada daya saing harga BBM di wilayah perbatasan, di mana masyarakat cenderung membeli BBM dari provinsi dengan harga lebih murah. Steven menekankan bahwa penurunan PBBKB dapat menekan harga jual BBM dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
- Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Pertashop:
HPMPI meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi tentang Pertashop kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal Pertashop sebagai unit penyalur BBM resmi yang mendekatkan pelayanan ke wilayah pedesaan.
- Regulasi Terkait Pertamini:
Steven menyoroti perlunya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) untuk menertibkan Pertamini, yang tidak memiliki legalitas sesuai aturan BPH Migas. Penertiban ini penting untuk memastikan pelayanan BBM yang sesuai standar keselamatan dan hukum.
- Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai:
Masalah abrasi dan pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai turut menjadi perhatian utama. Kondisi ini menghambat akses kapal-kapal besar yang membawa pasokan BBM ke Bengkulu, menyebabkan keterlambatan distribusi. HPMPI mengusulkan pengerukan pelabuhan sebagai solusi jangka panjang.
- Kolaborasi Penanganan Program BBM Bersubsidi:
Steven berharap adanya sinergi antara Pertamina, pemerintah, dan aparat terkait dalam mengawal program distribusi BBM bersubsidi secara adil dan merata, khususnya di wilayah pedesaan.
Tantangan dan Solusi di Sektor BBM
Steven juga menggarisbawahi kendala yang dihadapi Pertashop di Bengkulu, termasuk keterlambatan pengantaran BBM yang dipengaruhi oleh cuaca buruk dan keterbatasan stok di Pertamina. Selain itu, ia mengusulkan mekanisme komunikasi prioritas antara Pertamina dan HPMPI untuk memastikan kelancaran distribusi.
“Terkait pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, saya menegaskan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian serius. Saat ini, Pelindo sebagai pengelola pelabuhan belum memberikan solusi konkret,” ujar Steven, di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (27/12/2024). Ia berharap pemerintah dan Pertamina dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi abrasi yang berdampak pada ekonomi daerah.
Usulan Bebas PPN 12% untuk Pertashop
Dalam kesempatan tersebut, Steven juga menyinggung tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang dikenakan pada Pertashop. Ia menyatakan bahwa HPMPI telah mengajukan usulan pembebasan PPN ini melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama Dirjen Bangda dan Ketua PMO Tim Percepatan Perizinan Berusaha Pertashop Kementerian BUMN pada 19 Desember 2024. Pembebasan PPN diharapkan dapat meningkatkan daya saing Pertashop, khususnya di daerah terpencil.
Pandangan DPRD Provinsi Bengkulu
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara, menyambut baik usulan-usulan yang disampaikan oleh HPMPI. Ia mengakui bahwa masalah pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai menjadi hambatan serius dalam distribusi BBM di Bengkulu. Sonti menyatakan dukungannya agar Pelindo memberi kewenangan kepada Pertamina untuk melakukan pengerukan pelabuhan demi kelancaran pasokan BBM.
Terkait usulan penurunan PBBKB, Sonti menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong Gubernur Bengkulu untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Menurutnya, tarif PBBKB yang tinggi tidak hanya memberatkan masyarakat, tetapi juga melemahkan daya saing Bengkulu dibandingkan provinsi tetangga.
“Penurunan PBBKB ini sangat penting untuk memberikan harga BBM yang lebih kompetitif bagi masyarakat Bengkulu, terutama di daerah perbatasan. Kami akan mengupayakan agar ini menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah,” ujar Sonti.
Sonti juga mendukung inisiatif untuk menertibkan Pertamini melalui regulasi resmi. Ia menegaskan bahwa BBM bersubsidi hanya boleh dijual di SPBU dan BBM non-subsidi di SPBU atau Pertashop sesuai aturan yang berlaku.
Harapan Mitra Pertashop
Ketua DPD HPMPI Provinsi Bengkulu, Peri Ardianto, menyampaikan harapan agar penyaluran BBM jenis Pertamax ke Pertashop dapat segera normal kembali. Ia juga mendukung penurunan tarif PBBKB sebagai langkah untuk menurunkan harga jual BBM di Pertashop, sehingga masyarakat dapat menikmati BBM dengan harga lebih terjangkau.
“Kami berharap pemerintah dapat segera merealisasikan penurunan PBBKB dan memastikan kelancaran pasokan BBM ke Pertashop. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan usaha kami sebagai mitra Pertamina di daerah,” kata Peri.
Hearing antara HPMPI dan DPRD Provinsi Bengkulu menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, antara lain:
- Penurunan Tarif PBBKB:
DPRD akan mengupayakan agar usulan penurunan tarif PBBKB dari 10% menjadi 7,5% segera dibahas dengan pemerintah provinsi. - Sosialisasi dan Edukasi:
Pemerintah daerah akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang peran Pertashop sebagai penyedia BBM resmi. - Penertiban Pertamini:
DPRD mendukung pembuatan Perda atau Perbup untuk menertibkan Pertamini, sehingga penjualan BBM bersubsidi dan non-subsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku. - Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai:
DPRD akan mendorong Pelindo untuk memberikan kewenangan kepada Pertamina dalam menangani masalah abrasi dan pendangkalan di pelabuhan. - Sinergi Antar Lembaga:
Akan ada koordinasi lebih lanjut antara Pertamina, HPMPI, dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
Hearing ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem distribusi BBM di Bengkulu, mendukung kelangsungan usaha Pertashop, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. (**)