Kabupaten Kepahiang, JejakKeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2025–2029. Acara yang digelar di Wulandari Hall Kepahiang (4/6/2025) tersebut dihadiri oleh Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Asisten II Setda Prov Bengkulu R.A. Denny, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dapil Kepahiang, Forkopimda Kepahiang jajaran OPD, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan daerah.
Dalam pemaparannya, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata.,S.IP menyampaikan bahwa pembangunan lima tahun ke depan akan mengacu pada visi besar: “Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.” Visi ini diterjemahkan ke dalam lima misi utama dan 16 program prioritas strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan secara menyeluruh.
“Kita ingin Kepahiang menjadi rumah yang layak bagi semua, bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tangguh secara sosial, berbudaya, dan berwawasan lingkungan,” ujar Bupati Kepahiang dalam sambutannya.
Beberapa program prioritas yang diusung meliputi revitalisasi kawasan Lapangan Santoso sebagai ikon pusat kota, penguatan sektor pertanian melalui modernisasi dan hilirisasi produk unggulan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
“Hilirisasi produk unggulan daerah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten Kepahiang,” tegas Bupati.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Program ini akan berjalan beriringan dengan pengembangan UMKM, koperasi, serta revitalisasi pasar rakyat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
RPJMD Kepahiang juga mendorong iklim investasi yang kondusif namun tetap mengedepankan UMKM lokal. Revitalisasi sektor pariwisata, termasuk pembangunan kawasan wisata religius di sekitar Masjid Agung, menjadi bagian dari upaya mengangkat potensi daerah secara lebih luas.
Dalam aspek tata kelola, Bupati Kepahiang menegaskan pentingnya layanan publik yang prima dan kolaboratif.
“Pelayanan publik ke depan harus mudah, cepat, gratis, dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Ini bukan slogan, tapi kewajiban moral pemerintah kepada warganya,” ujar Bupati.
Di akhir pemaparannya, Bupati Kepahiang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan RPJMD.
“Setiap perangkat daerah harus memahami arah pembangunan ini dan mulai menyusun tujuan yang terukur dan berkelanjutan. Kita akan evaluasi capaian ini secara berkala,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang, M. Salihin, mengatakan bahwa penyusunan RPJMD ini menjadi momentum penting dalam merancang masa depan daerah. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja seluruh perangkat daerah selama lima tahun ke depan.
“RPJMD ini bukan hanya produk administratif, melainkan hasil dialog antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi publik menjadi bahan utama dalam merancang kebijakan dan prioritas pembangunan,” ujar Salihin.
Lanjut Salihin, Penyusunan RPJMD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum Musrenbang, konsultasi publik, dan proses teknokratik di perangkat daerah. Bappeda menegaskan bahwa pelibatan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif.
“Kami ingin menjadikan proses perencanaan ini sebagai ruang partisipasi aktif warga. Aspirasi warga tidak hanya dicatat, tapi ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata,” kata Salihin.
RPJMD 2025–2029 ini merupakan dokumen strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mempersiapkan Kepahiang menghadapi tantangan masa depan, mulai dari perubahan iklim hingga transformasi ekonomi berbasis lokal.
Relis, (Dkt)
Pewarta Ancha.