Bengkulu, JejakKeadilan.com – Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai kini masuk babak genting, mengancam kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan aktivitas pelayaran ke Pulau Enggano. Masalah ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan rapat mendesak di ruang VIP Bandara Fatmawati Soekarno, Rabu (10/9/2025). Turut dihadiri oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, Kajati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, General Manager PT Pelindo II S. Joko, dan jajaran instansi terkait.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menyampaikan kritik tajam terkait lambannya implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang normalisasi alur pelayaran Pulau Baai dan percepatan pembangunan Pulau Enggano. Sumardi menekankan bahwa Inpres seharusnya menjadi loncatan besar untuk menyelesaikan masalah ini.
“Deadline sudah jelas, kalau lewat 31 Agustus artinya Inpres itu tak dianggap serius. Pertamina juga harus menyediakan solusi alternatif. Kalau laut terhambat, distribusi BBM harus dialihkan lewat jalur darat,” tegas Sumardi
Gubernur Helmi Hasan turut menekankan pentingnya menjaga kehormatan pemerintah di mata publik. Menurutnya, kelalaian dalam menuntaskan pendangkalan alur merupakan bentuk pengabaian terhadap arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang telah mengeluarkan Inpres.
“Presiden tidak ingin ada kegaduhan yang mengganggu kerja pemerintah dan ekonomi nasional. Wapres sudah turun langsung ke Bengkulu, maka marwah pemerintah harus dijaga. Tidak ada lagi alasan bagi Pelindo untuk berlama-lama dalam bertindak,” ujar Helmi. Ia juga meminta semua pihak terkait agar lebih transparan kepada masyarakat dengan selalu memperbarui informasi terkini melalui media sosial.
Kajati Bengkulu Victor Antonius Saragih Sidabutar. Menurutnya, penanganan oleh Pelindo terkesan lamban di tengah kondisi yang sudah darurat. Victor mengingatkan bahwa dampak dari masalah ini merembet pada perekonomian daerah hingga melibatkan potensi kerugian negara.
“Sikap Pelindo dalam situasi darurat ini mengecewakan. Kapal rusak bukan lagi alasan. Triliunan uang negara berputar melalui Pelabuhan Pulau Baai tapi hasilnya di mana? Kalau mereka masih terus bermain-main dengan alasan klise, tunggu saja tindakan lebih tegas dari kami,” ungkap Victor
Permasalahan di Pelabuhan Pulau Baai tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Dorongan dari berbagai pihak harus menjadi pemicu untuk segera mempercepat normalisasi alur pelayaran yang vital bagi distribusi BBM dan aktivitas pelayaran ke Pulau Enggano, demi keberlangsungan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. (Adv)