Bengkulu, JejakKeadilan.com – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam kunjungannya ke Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman hingga Desember 2025. Pemerintah telah mengadakan sebanyak 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan kualitas tinggi dan harga yang stabil untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Andi Amran kala melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, serta Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada hari Rabu. Dalam kesempatan tersebut, mereka meninjau harga kebutuhan pokok, khususnya beras SPHP, yang menjadi perhatian utama masyarakat menjelang akhir tahun.
Andi Amran menegaskan bahwa berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak akan melakukan impor beras dalam jangka panjang. Dengan ketersediaan stok nasional yang memadai, pemerintah optimistis kebutuhan pangan masyarakat dapat terus tercukupi tanpa kendala.
“Pemerintah memastikan distribusi beras berjalan dengan lancar sehingga masyarakat tetap mendapat akses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Utamanya pada periode akhir tahun ketika permintaan cenderung meningkat. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah telah menjamin pasokan tetap terkendali,” ujarnya.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, memberikan apresiasi terhadap langkah konkret pemerintah pusat dalam memastikan stabilitas pangan di daerah. Ia menilai kunjungan Menteri Pertanian sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat Bengkulu.
“Kami mengapresiasi kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang turun langsung melihat situasi lapangan. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menghadapi isu pangan. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar tarif kebutuhan pokok tetap terkendali. Dengan stok beras yang mencukupi, kami optimistis masyarakat tidak akan menghadapi masalah signifikan terkait kebutuhan pangan,” terang Mian.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat strategi pemerintah dalam mengelola pasokan dan harga pangan secara nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. (JK)
