Bengkulu, JejakKeadilan.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pelaksanaan reklamasi dan penanaman pohon serentak di lahan bekas tambang dan perkebunan pada akhir Desember 2025, sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan sekaligus mencegah bencana alam di masa depan.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan bahwa reklamasi pascatambang menjadi kewajiban yang harus dipatuhi seluruh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal yang sama juga berlaku pada pelaku usaha di sektor perkebunan. “Reklamasi merupakan tanggung jawab yang telah diatur undang-undang. Implementasinya harus dilakukan secara konsisten dan penuh kesadaran,” ujar Mian di Bengkulu, Jumat.
Ia menjelaskan, penanaman pohon tidak hanya sekedar formalitas, melainkan langkah nyata dalam memperbaiki ekosistem yang sempat terganggu akibat aktivitas tambang dan usaha perkebunan. “Ini penting untuk memastikan pengelolaan lingkungan tetap berkelanjutan,” tambahnya.
Mian turut menyoroti sejumlah bencana alam seperti banjir bandang yang pernah terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Menurutnya, kausalitas jelas menunjukkan bahwa kerusakan hutan sebagai area resapan air erat kaitannya dengan meningkatnya risiko bencana tersebut.
Untuk mengantisipasi hal serupa, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau para pelaku usaha perkebunan untuk lebih serius dalam melakukan penghijauan, terutama di kawasan daerah aliran sungai (DAS). “Perkebunan yang berada di sekitar DAS wajib mematuhi peraturan dengan tetap mempertahankan area tertentu sebagai kawasan hutan penyangga. Hal ini dapat mengurangi potensi lonjakan debit air,” jelasnya.
Lebih jauh, penanaman pohon serentak di berbagai area yang terdampak direncanakan mulai dilaksanakan pada pekan keempat Desember 2025 sebagai gerakan penghijauan menyeluruh untuk memulihkan ekosistem Bengkulu. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pemulihan lingkungan dan memperkecil risiko bencana alam di kemudian hari. (Adv)