Bengkulu, jejakkeadilan.com– Sisa lebih perhitungan (Silpa) APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 telah tercatat sebesar Rp 273,9 miliar.
Jumlah Silpa yang membengkak itu dipertanyakan oleh Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Bengkulu. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H Herwin Suberhani SH MH mengatakan Silpa cukup besar itu perlu dipertanyakan.
“Silpa ini harus dibahas ulang dulu. Kenapa bisa sampai sebesar itu,” kata Herwin usai mengikuti sidang paripurna padangan fraksi atas nota penjelasan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (31/5) lalu.
Dijelaskannya, belanja anggaran pada APBD 2021 telah tercatat Rp 3,05 triliun. Realisasinya sebesar Rp 2,8 triliun atau 94,23 persen. Capaian yang tidak sampai 100 persen hingga Silpa membengkak itu harusnya tidak perlu terjadi.
“Kita juga dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi juga akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjelaskannya,” tuturnya.
Untuk kegunaan Silpa Rp 273,9 miliar itu, Herwin meminta dapat digunakan sesuai kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya untuk program infrastruktur jalan dan jembatan.
Mengingat kondisi saat ini masih banyak terdapat jalan-jalan milik provinsi berlubang hingga rusak parah. “Kita setuju saja jika anggaran Silpa itu untuk infrastruktur. Tapi kita bahas dulu secara bersama,” ungkap Herwin.
Tidak hanya terkait Silpa, Herwin juga mengaku banyak ditemukan anggaran yang tidak jelas realisasi hingga penganggarannya. Seperti contoh, adanya anggaran penyertaan modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp 80 miliar dan realisasi 100 persen. Padahal pada pembahasan APBD TA 2021, Banggar tidak pernah menganggarkan penyertaan modal.
Jikapun ada, hanya penyertaan modal untuk Bank Bengkulu (BB) sebesar Rp 15 miliar. Kemudian soal belanja hibah. Tahun lalu alokasi dana hibah hanya dialokasikan Rp 44,59 miliar. Namun faktanya, realisasinya mencapai Rp 337,27 miliar atau 756,28 persen. “Ada anggaran belum jelas. Kita juga akan pertanyakan soal ini,” ujarnya.
Meski demikian, Herwin juga mengapresiasi pemprov atas gambaran riil pengelolaan APBD 2021. Namun, pihaknya juga meminta kepada gubernur untuk mengevalusai OPD yang masih ditemukan kinerjanya tidak sesuai dengan target.
“Fraksi Gerindra selalu berpandangan dan mengharapkan pemerintah daerah untuk selalu berupaya secara taktis dan sistematis. Hal itu dilakukan tidak lain untuk memaksimalkan intensifikasi dan eksistensi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, demi pembangunan Bengkulu maju dan sejahtera,” tutup Herwin. (rilis/BIA)
