Komisi II DPRD Provinsi Sujono, Meminta BPD Menyiapkan Modal Dana Inti Bank Bengkulu Wajib 3 Triliun di 2023

Bengkulu, jejakkeadilan.com, – Kalau saat ini syarat minimal dana inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Bengkulu wajib Rp 1 Triliun hingga akhir Tahun 2021. Syarat tersebut sudah terpenuhi dengan adanya dukungan dari Mega Corpora.

Namun anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu H. Sujono SP, M.Si mengingatkan kepada managemen BPD agar menyiapkan modal dana inti Bank Bengkulu wajib Rp 3 Triliun pada tahun 2023.

“Kalau untuk tahun 2021 ini, okelah kita sudah terpenuhi Rp 1 Triliun. Tapi pada tahun 2023 nanti, BPD Wajib memiliki modal dana inti senilai Rp 3 Triliun. Ini bukan jumlah yang sedikit. Sebab itu, perlu dirumuskan jauh-jauh hari,” ungkap Sujono kepada wartawan tadi siang (22/9).

Sebab itu, lanjut politisi yang sudah dua periode jadi anggota Dewan Provinsi dan masih menjabat sebagai Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu ini, dia meminta managemen BPD bersama Komisaris Utama untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil menuju tahun 2023.

“Akhir tahun 2023, wajib modal intinya Rp 3 triliun. Kalau tidak tercapai Rp 3 Triliun, maka BPD akan balik menjadi BPR.”ujarnya.

Adapun solusi alternatifnya, kata Sujono yang pernah jadi Ketua Banleg DPRD Kota Bengkulu tersebut, bisa juga BPD ini nanti marker dengan bank lainnya.

“Ini yang harus dipikirkan dan menurut saya lebih realistis solusi merger ini. Bank mana yang akan merger itu nanti, gak masalah. Apakah Bank Nagari, atau Bank Sumsel Babel atau Bank DKI, itu harus dipikirkan. Karena kalau kita bersikeras mencari investor yang mau investasi nanam saham sampai Rp 3 T di BPD kita, saya rasa itu secara hitung-hitungan ekonomi gak masuk. Sebab perputaran dana sebesar Rp 3 T itu mau diputar kemana? Kalau PNS saja yang mau diandalkan, maka itu gak akan cukup. Karena, perputaran uang di daerah kita ini dengan jumlah penduduk yang ada sekarang, dana Rp 3 T itu belum masuk secara ekonomi. APBD kita Provinsi Bengkulu saja saat ini hanya berkisar Rp 2,8 sampai Rp 3 T pertahunnya. Jadi solusinya lebih realistis gabung atau merger.” ujarnya  (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar