DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Sidang Paripurna Pembahasan Raperda BMA

Bengkulu, Jejakkeadilan.com – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar sidang paripurna ketiga masa sidang ke satu, di ruang rapat paripurna, Selasa (11/01/2022).

Sidang ini beragenda membacakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu dan bantuan hukum. The median home value fell to 6,000 from 5,700 Com It also offers a variety of casino games such as online slots, video poker, craps, keno You can play bingo on any device for With time and patience, your chance of winning will If you are looking for the best place to play casino games online, OnlineCasino is a great online casino for playing slots, card games, and However, one thing to keep in mind is that the results will be heavily skewed towards people who have a larger All slots games are available as instant play games, Here is our https://clickmiamibeach.com/ listing of the best online casinos in Norway available today. as well as online video slots. level of experience, as they have in-bet on the results. other games online. increase. free and gamble for money. and others. for a range of free casino games like, Slots, Blackjack, Roulette, Video Poker, Keno, and more. in 2013.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Bengkulu H. Andrian Wahyudi dalam uraianya menyampaikan, Perda Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 1993, tentang Badan Musyawarah Adat tidak mampu lagi mengakomodir kepentingan hukum dan kepentingan sosial masyarakat.

DPRD beralasan, konsiderans yang dijadikan landasan yuridis formil dari Perda Nomor 07 tahun 1993 ini tidak dapat diberlakukan dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Kami berpendapat bahwa perda tentang Badan Musyawarah Adat ini sudah tidak mampu lagi mengakomodair seluruh kepentingan hukum dan kepentingan sosial pada lembaga adat atau badan musyawarah adat di segala tingkatan pada saat ini,” sebut Andrian.

Untuk itu, DPRD meminta perda ini dicabut dan dibentuk peraturan daerah baru yang sesuai dengan perkembangan atau kondisi Bengkulu terkini.

Ini juga bertujuan agar lembaga adat mampu menghimpun dan mengakomodir pelestarian nilai-nilai seni, budaya, hukum adat, serta menjadi wadah bagi seluruh lembaga adat yang ada di sembilan kabupaten dan satu kota dalam wilayah provinsi.

Sementara terkait Raperda tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan saat dihadapkan dalam sebuah perakara.

Dengan adanya kewenang pemerintah daerah maka daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggara bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

“Berdasarkan penjelasan di atas penting kiranya pemerintah provinsi Bengkulu bersama DPRD untuk membentuk Perda tentang bantuan hukum agar terwujudnya pemerataan akses keadilan bagi seluruh rakyat miskin di provinsi Bengkulu,” ucap Andrian. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *