Komisi I DPRD Mintak Pemprov Gelar Oprasi Pasar, Atasi kelangkaan Migor

Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Suimi Fales,SH.MH,
Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Suimi Fales,SH.MH,

Bengkulu– Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Suimi Fales,SH.MH, meminta agar pemerintah provinsi Bengkulu supaya mengambil langkah kebijakan bersama pemerintah kota Bengkulu dan Pemerintah kabupaten agar melakukan oprasi pasar, guna menstabilkan harga minyak goreng menjelang bulan suci Ramadhan di tahun 2022 ini.

Tak hanya itu menurut dewan provinsi dari Fraksi PKB ini juga menegaskan, bahwa dalam beberapa issue yang viral akhir-akhir ini, terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini di akibatkan naiknya harga tandan buah segar kelapa sawit., yang akhirnya seluruh masyarakat provinsi bengkulu baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan jadi terdampak akibat kelangkaan  minyak goreng.

“ Untuk mengatasi kondisi tersebut saya sebagai wakil rakyat provinsi Bengkulu dari fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) meminta supaya gubernur Bengkulu bersama dengan para bupati dan walikota di provinsi Bengkulu selaku pemimpin di Bumi rafflesia ini melakukan Terobosan dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk memperbanyak operasi pasar, sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng jelang bulan suci ramadhan dan juga menjadi kesulitan masyarakat di tengah tengah pandemi covid 19” Ungkap Sumi Fales saat di konfirmasi media, kamis(10/03/2022)

Wan Sui juga juga menyampaikan, kelangkaan minyak goreng ini tidak hanya akibat dari kenaikan harga buah sawit,namun justru karena kelangkaan pupuk sehingga membuat harganya menjadi naik. Sedangkan selama ini pemerintah gencar menurunkan pupuk bersubsidi kepada para kelompok tani, tapi sekarang program pupuk bersubsidi tersebut tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada polemik bahwa para distributor pupuk bermain dengan harga demi untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.

“ Kita berharap pemerintah provinsi/kota dan kabupaten supaya menurunkan tim agar mengawasi sistem penjualan pupuk ini sesuai standar Harga Eceran Tertinggi (HET). terlebih lagi saat ini terhendus bahwa sudah diambang pintu kelangkaan pupuk dengan harga yang tidak terkontrol melambung tinggi yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan provinsi bengkulu untuk menjamin tingginya harga tbs sawit agar bisa dinikmati terkhusus kepada para petani” Pungkasnya.( Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *