Bengkulu, jejakkeadilan.com– Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, harus lebih maksimal dalam mencari dana ke pusat untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur.
Bahkan DPRD Provinsi siap mendampingi OPD teknis ke tingkat pusat.
“Ketika Pemprov ataupun OPD terkait berniat berkoordinasi ke pusat, kita siap mendampingi. Hal itu dengan harapan, pusat dapat memberikan support dari sisi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Karena bagaimanapun juga, kita ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan,” ungkap Tantawi pada Sabtu, (7/5/2022).
Lanjut Tantawi, berkaca dari beberapa tahun anggaran yang telah berjalan, support anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Bengkulu terus mengalami penurunan.
Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) saja, dulu Provinsi Bengkulu ini sempat dialokasikan pemerintah pusat mencapai Rp 200 miliar.Terlebih pada tahun ini hanya sekitar Rp 9 miliar saja lagi.
“Memang sangat jauh turunnya. Dengan turunnya alokasi DAK dari pusat tersebut, akhirnya berdampak terhadap pengalokasian pembangunan infrastruktur. Buktinya saja seperti anggaran untuk pemeliharaan jalan dalam wilayah Provinsi Bengkulu, dimana tahun ini hanya Rp 500 juta,” sesal Tantawi.
Ia lebih miris lagi menerangkan, dengan anggaran pemeliharaan jalan yang sangat minim itu, tentunya tidak bisa dibagi secara merata pada 10 kabupaten/kota. Dalam artian masing-masing kabupaten/kota mendapatkan jatah Rp 50 juta.
“Bisa-bisa nantinya malah menimbulkan kecemburuan. Makanya kita bersama-sama mendorong sehabis lebaran ini agar dana pusat bisa mengalir ke Bengkulu,” pungkas Tantawi.(adv)
