BENGKULU – Pendataan sosial ekonomi atau Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang dilaksankan diminta benar-benar melibatkan masyarakat dalam pendataan, sehingga kesesuaian data sama dengan keadaan ril masyarakat yang ada. Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah, MMA usai menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2023 di Kantor Kelurahan Duluan Besar, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Jumat (19/5).
“Saya memantau langsung dalam forum terkait verifikasi dan sinkronisasi, karena akhir tahun yang lalu BPS sudah turun mendata registrasi sosial masyarakat, dan hasil data tersebut hari ini dibuat forum konsultasi publiknya agar masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan dan mengkonfirmasi hasil pendataan BPS tersebut,” ungkap gubernur Rohidin saat diwawancarai awak media.
Gubernur menyebut, terhadap pendataan kelas ekonomi masyarakat, mulai dari kelas satu itu sangat miskin, kelas dua miskin, kelas tiga rentan miskin dan kelas empat tidak miskin semuanya terdata dalam Regsosek. Untuk itu keberadaan data-data ini sangat dinanti terutama dalam mengoptimalkan program pemerintah.
“Tujuan akhir kegiatan ini nanti, harapan kita akhir tahun, bahkan di Bulan Juni nanti kita sudah mendapatkan kepastian data tingkat kemiskinan masyarakat yang ril. Yang kedua tidak ada lagi masyarakat yang tidak terdata tentang status sosial ekonomi. Dan BPS selaku penanggungjawab tenis sesuai dengan undang-undang terkait data harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya,” ujar gubernur Rohidin.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal menyampaikan, forum konsultasi publik yang dilaksankan merupakan salah satu rangkaian dari Regsosek yang telah dimulai akhir tahun 2022 lalu.
“Forum konsultasi publik ini istilahnya garda terakhir dalam keterlibatan masyarakat terhadap data yang telah didapatkan dari 4 kategori yaitu sangat miskin, miskin, rentan miskin dan tidak miskin. Forum ini untuk memastikan kesesuaian data dengan masyarakat secara langsung. Jika sudah sesuai maka data akan kit kirimkan ke pusat atau disimpan pada pusat data nasional,” kata Win Rizal.
Ia menyebut, data yang dikirimkan ke pusat ini nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan untuk semua pihak dan sifatnya selalu terbarukan. Selain itu, data yang ada akan mempermudah dalam pengoptimalan program pemerintah.
“Prinsipnya data ini satu data Indonesia berbagi pakai, jadi semuanya bisa memakai baik pemda, instansi, swasta dan lainnya. Namun nantinya ada pengaturan-pengaturan dan pemuktahiran data, ini dilakukan agar data selalu terbarukan. Melaui data ini diharapkan program-program menjadi tepat sasaran,” demikian Win Rizal. (M4)
2 Komentar