Bengkulu, jejakkeadilan.com – Ketua Komisi II Provinsi Bengkulu, Jonaidi S.P, memberikan tanggapan terhadap keluhan warga mengenai terus meningkatnya harga beras. Kenaikan harga tersebut menyebabkan warga terpaksa membeli beras dengan kualitas rendah serta mengurangi jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Jonaidi menyatakan bahwa naiknya harga beras ini harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memastikan harga beras di wilayah Bengkulu secara langsung. Menurutnya, Provinsi Bengkulu masih memiliki lahan sawah yang luas dan banyak petani, namun Bengkulu tidak menghasilkan beras secara optimal karena gabahnya dibawa ke luar provinsi untuk diolah menjadi beras.
“Naiknya harga beras ini harus menjadi evaluasi pemerintah, karna sampai hari ini Provinsi Bengkulu masih memiliki sawah yang luas, dan masih punya banyak sekali petani. Sayangnya Bengkulu sendiri tidak menghasilkan beras justru gabah kita yang belum menjadi beras dibawa diluar Provinsi Bengkulu untuk dijadikan berasnya, contohnya wilayah lampung, padang dan lainnya,” ujar Jonaidi saat diwawancarai Senin (27/11/2023).
Untuk mengatasi masalah ini, Jonaidi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pertanian mengalokasikan anggaran untuk mesin pengupas kulit gabah menjadi beras (Rice Milling Unit/RMU). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produksi beras secara mandiri di wilayah Bengkulu.
Jonaidi juga menyarankan agar setiap kabupaten/kota di Bengkulu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan RMU guna mengelola gabah menjadi beras. Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi penjualan gabah ke luar daerah dan masyarakat Bengkulu dapat menikmati beras lokal yang berkualitas.
Dengan demikian, Jonaidi berharap agar langkah-langkah ini dapat mengatasi permasalahan harga beras yang terus meningkat dan tidak stabil di Bengkulu. (adv)
