Mukomuko, jejakkeadilan.com– Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini menyoroti terkait kebijakan pengendalian penyaluran solar bersubsidi di Provinsi Bengkulu yang dinilai kurang efektif. Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengendalian penyaluran solar bersubsidi belum efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini, para pengecer masih mengambil keuntungan dari kebijakan ini. Mereka melakukan penimbunan solar bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Hal ini membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan harga yang terjangkau, harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang seharusnya disediakan oleh pemerintah.
Ali Saftaini juga menambahkan bahwa solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengecer dan juga memperkuat sinergitas antara pemerintah dengan TNI/Polri. Sehingga, pelaku yang nakal bisa ditindak tegas dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari solar bersubsidi yang seharusnya mereka dapatkan.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengakui bahwa masalah ini masih terjadi. Oleh karena itu, mereka telah melakukan evaluasi dan merancang beberapa program yang dianggap mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh titik distribusi solar bersubsidi, baik itu SPBU, agen resmi, maupun pengecer eceran yang mendapatkan kuota dari pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penambahan kuota bagi pengecer eceran, sehingga dapat memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan solar bersubsidi. Namun, pemerintah juga akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengecer eceran yang telah mendapatkan kuota, sehingga mereka tidak melakukan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Ali Saftaini juga menyoroti terkait distribusi elpiji 3 kg di Kabupaten Mukomuko yang dinilai masih kurang. Ia meminta agar pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mukomuko dan menyediakan stok yang cukup agar masyarakat tidak kesulitan dalam memperoleh elpiji 3 kg dengan harga yang terjangkau.
Sebagai kesimpulan, permasalahan pengendalian penyaluran solar bersubsidi masih menjadi perhatian penting bagi pemerintah Provinsi Bengkulu. Perlu diambil langkah-langkah yang strategis dan efektif dalam mengatasi permasalahan ini agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan solar bersubsidi.(adv)
