Bengkulu, JejakKeadilan.com – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melontarkan kritik keras kepada PT Pelindo atas lambannya penanganan masalah pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Pelindo Bengkulu, Rabu (9/4), Helmi menegaskan pentingnya langkah cepat dan serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Helmi mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak buruk dari pendangkalan terhadap mobilitas masyarakat, khususnya warga Pulau Enggano yang sangat bergantung pada jalur pelabuhan ini. Dengan nada tegas, ia mempertanyakan komitmen PT Pelindo terhadap tanggung jawabnya.
Masalah ini telah memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Anak-anak sulit kembali ke sekolah di Kota Bengkulu, sementara pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) serta logistik lainnya untuk Enggano turut terganggu. Helmi mendesak agar Pelindo memberikan transparansi mengenai jadwal pengerjaan pengerukan alur pelabuhan. Ia juga meminta agar peralatan lebih memadai segera didatangkan untuk mempercepat proses pengerjaan.
Menurut Helmi, kondisi saat ini sudah memasuki tahap kritis. Ia mengharapkan adanya dukungan penuh dari pihak keamanan, termasuk TNI AL dan Kepolisian, guna memastikan kelancaran proses pengerukan tanpa hambatan. Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pertamina bahkan telah melayangkan surat resmi sebagai dasar tindakan konkret bagi PT Pelindo pusat.
Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, S. Joko, menjelaskan bahwa pengerjaan sempat tertunda akibat kerusakan pada kapal keruk Nera 02. Namun, ia menegaskan komitmen mereka untuk menambah kapal keruk dengan spesifikasi lebih besar guna mempercepat proses pengerukan. Saat ini, koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai perizinan di wilayah sensitif pengerukan juga sedang dilakukan.
Helmi berharap pengerjaan dapat dirampungkan dalam hitungan hari sehingga kapal penumpang maupun kapal pengangkut barang dan BBM bisa kembali beroperasi normal ke Pulau Enggano. Menurutnya, hal ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. (jk)
